Jember,- Peduli Rakyat news.-
Seorang ibu pedagang ikan protes kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lantaran dirinya tidak mendapatkan bantuan uang dan sembako.
Aksi protes itu dilakukanya secara spontan, ditengah gubernur sedang menyampaikan sambutan di atas podium , dalam rangka penyaluran berbagai macam bantuan sosial di kampung nelayan kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger Kabupaten Jember.
Sontak, Khofifah pun langsung berhenti berbicara sejenak guna mendengarkan keluhan ibu yang mengaku tidak mendapatkan pita merah putih sebagai tanda berhak menerima bantuan uang dan sembako dari Gubernur Khofifah.
"Bu Khofifah saya tidak mendapatkan pita merah putih padahal saya pedagang ikan, " kata ibu pedagang ikan yang mengaku bernama Jumaati.
Selanjutnya Khofifah menerangkan, pedagang yang sudah memakai pita merah putih nantinya akan menerima bantuan uang dan sembako dari zakat produktif khusus untuk pedagang saja.
"Ibu jualan apa, jualan ikan.Boleh mestinya kalau jualan ikan.Biar nanti didata saja bu ya, boleh nanti ditambahkan, " jelas Khofifah kepada ibu pedagang ikan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Jawa Timur Dyah Wahyu Ernawati, dikonfirmasi terkait persoalan tersebut menjelaskan, penyerahan berbagai macam bantuan kepada masyarakat yang disalurkan di kampung nelayan TPI Puger bersifat simbolis.
"Penyerahan Nanti kan dapat giliran ini kan simbolis saja, nanti datanya akan diverifikasi lagi.Jadi ini sementara untuk simbolis saja.Nanti jumlahnya ada lagi hampir 600 orang.Nanti akan diklasifikasi sudah menerima bantuan apa belum.Kalau belum baru dikasih tapi kalau sudah ndak dikasih, karena aturan pemerintah kalau sudah pernah dikasih gak boleh dikasih lagi, " katanya.
Diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Jember Hendi Siswanto, pada Senin, (19/09/22), blusukan ke kampung nelayan di kawasan TPI Puger Jember untuk menyalurkan program perlindungan sosial.
Ada sebanyak 50 orang nelayan di sekitaran TPI Puger yang menerima bantuan sosial senilai Rp 600.000 dari Gubernur Khofifah. Bantuan sosial tersebut disalurkan dalam dua tahap dengan besaran masing-masing tahap Rp 300.000 untuk dua bulan.
Gubernur Khofifah menyatakan, Pemprov Jatim telah menganggarkan dana senilai Rp 257 M untuk bantalan sosial.
Guna menghindari tumpang tindih data, secara khusus dirinya meminta percepatan dan keseriusan dari Pemkab dalam melakukan verifikasi data para penerima bantuan.
Bantuan sosial juga diserahkan untuk masyarakat terdampak di sektor transportasi. Bantuan sosial yang diberikan Pemprov Jatim berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100% bagi pengemudi Angkot dan Ojek Online. (Tahrir)
