Peduli Rakyat News | Jember,- Bertempat di Pendapa Wahya Wibawa Graha, Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, menandatangani kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah, Rabu, 26 Agustus 2020.
Dalam prosesi penandatangan berlangsung secara virtual di ruang rapat pendapa. Penandatangan itu serentak di 78 pemerintah daerah.
Setelah selesai proses penandatanganan, Wabup Muqit Arief menjelaskan langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan sinergi tersebut. “Salah satu yang akan dilakukan, yakni melakukan mekanisme pengawasan wajib pajak bersama, berbagi data mengenai pajak dengan instansi terkait, kemudian sistem informasi yang terinteraksi satu sama lain,” ungkapnya.
Wabup Muqit Arief menjelaskan, hal itu akan menjadi suatu langkah yang sangat efektif untuk para wajib pajak guna memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, apabila para wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, akan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukannya. Seperti proses jual beli lahan, jual beli pabrik, dan lain sebagainya.
Lebih lanjut wabup menjelaskan, kerjasama itu akan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pendapatan, baik untuk pusat maupun daerah. “Ini semua demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, masyarakat harus tahu pasti, bahwa sebagai wajib pajak harus melaksanakan pembayaran pajak tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda pembayaran pajak. "Ada konsekuensi yang harus dipikul, manakala akan melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan aset mereka,” tandasnya.
Wabup Muqit Arief, pada sisi lainnya juga menyebut pentingnya berusaha agar pendapatan daerah semakin meningkat, sehingga modal pembangunan semakin tercukupi. "Pastinya, pelayanan kepada masyarakat juga semakin mumpuni, karena pajak merupakan salah satu instrumen yang sangat potensial bagi pembangunan,” pungkasnya. (*)
