Peduli Rakyat News | Jember,- Dalam acara dialog interaktif yang berlangsung di studio Radio Republik Indonesia (RRI) Jember, Selasa, 30 Juni 2020. Bupati Jember dr. Faida, MMR., menegaskan bahwa untuk penyaluran Bansos Covid-19 di Jember difokuskan bagi mereka yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.
Bupati Faida menyebutkan, ada 40 ribu orang yang terdata di DTKS, dan belum pernah terima bantuan. Ini dulu yang kami eksekusi, sambil lalu mengontrol di lapangan. Untuk bansos dibagi dua macam yaitu pertama, untuk mereka yang miskin dan yang kedua adalah untuk mereka yang terdampak Covid-19.
Bupati Faida menjelaskan, khusus untuk yang terdampak Covid-19, sejatinya mereka tidak miskin. Mereka ini terdampak, sehingga dari segi pendapatan berkurang. Mereka tidak tidak bisa bekerja dan juga banyak orang yang dirumahkan.
Mereka yang terdampak terdata melalui berbagai macam sumber. “Kalau perusahaan itu laporan ke Dinas Tenaga Kerja. Ini yang di-PHK. Ini yang dirumahkan tanpa penghasilan sama sekali. Ini yang dirumahkan dengan penghasilan 50 persen. Data itu kami olah untuk menjadi sasaran mereka yang terdampak, namanya tenaga kerja terdampak,” jlentreh bupati.
Lebih dari 2 ribu tenaga kerja terdampak, hingga sampai saat ini yang mendapat bantuan dari Pemkab Jember. Dan juga masih banyak penerima bantuan dari Pemkab Jember melalui dinas-dinas terkait. Misalnya Dinas Perhubungan memasukan data terdampak dari insan transportasi, sopir angkutan, ojek pangakalan, ojek online, dan juga termasuk tukang parkir.
Pada Dinas Pendidikan juga melakukan pendataan terhadap PKL yang bekerja di halaman sekolah dan kantin sekolah begitu sekolah diliburkan. Terdata hampir 5 ribu PKL yang terdampak.
Untuk Dinas Pertanian melakukan pendataan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan buruh tani yang terdampak.
Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mendata pembantu jagal yang terdampak pasar hewan ditutup yang berakibat tidak ada lagi kegiatan jagal di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Ada juga para nelayan, guru ngaji, para lansia, dan duafa.
Bupati Faida menjelaskan bahwa, mereka semua adalah hasil pendataan di lapangan, yang memenuhi 14 kriteria Kemensos untuk masuk data DTKS, dan data ini akan kita ajukan menjadi DTKS untuk menggantikan data DTKS yang sudah layak diwisuda.(*)
