Peduli Rakyat News | Jember,- Pada Kamis 09 Januari 2020, bertempat di Pendapa Wahyawibawagraha, Bupati Jember, dr. Faida, MMR., memimpin langsung pengambilan sumpah kenaikan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Bupati Faida dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pengambilan sumpah ini juga perlu dilaksanakan, karena jabatan fungsional tidak kalah penting dengan jabatan struktural.
Bupati Faida menerangkan bahwa justru yang ada di garda terdepan adalah mereka yang memangku jabatan fungsional, dan tugas tersebut tidak bisa diemban sembarang orang kecuali bagi mereka yang memiliki syarat dan memenuhi kriteria. Untuk engambilan sumpah ini sendiri diharapkan dapat memperbaiki semangat kerja masing-masing pejabat agar semua lebih baik.
“Perbaiki niat kerja, agar lelah dan keringat yang dikucurkan bisa bernilai ibadah, agar rejeki yang dibawa pulang menjadi rejeki yang barokah,” ujar bupati.
Di sambutannya, Bupati Faida juga menegaskan para pejabat agar selalu berbuat baik, menjadi menjadi pegawai yang jujur. Bupati dalam acara itu juga kembali menegaskan pelayanan kepada pegawai telah dijaga supaya tidak ada pungutan liar.
"Tidak ada alasan untuk tidak tegak lurus dan jangan sampai ada pungutan liar, karena sudah terbuget oleh pemerintah" jelas Bupati Faida.
Selain acara mengambilan sumpah para pejabat fungsional, dalam kesempatan itu Bupati Faida juga menyerahkan Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Bupati Faida juga berpesan segala sesuatu yang dimulai dengan cara tidak benar, tidak menjadi keberkahan bagi penerima. Misalnya agar para pejabat tidak melakukan suap menyuap dalam pengurusan surat keputusan untuk para pegawai.
Bupati Faidapun mem "warning" untuk semua pejabat dilarang melakukan pungutan kepada guru dalam pengurusan administrasi kepegawaian. Tidak boleh juga ada pelicin-pelicin dalam pengurusan administrasi itu, sebab pelayanan terbaik Pemerintah Kabupaten Jember berada di tangan para pejabat yang ada.
"Dalam kepengurusan SK kenaikan jabatan tidak memberlakukan pungutan, oleh sebab itu para pejabat yang diambil sumpahnya juga tidak memberlakukan pungutan dalam melayani masyarakat. Masing-masing perlu menjaga kehormatannya,” tandas bupati. (nuir)
