Peduli Rakyat News | Probolinggo,- Bekerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Pemerintah Kota Probolinggo merealisasikan program 'Kota Tanpa Kumuh' (KOTAKU) guna membangun sistem terpadu bagi penanganan pemukiman kumuh.
Menurut Asisten Administrasi Umum Setda Kota Budiono Wirawan, program KOTAKU yang telah dilaksanakan sejak 2017 difasilitasi melalui dana APBN sebesar 20 Milyar lebih sehingga dapat berkontribusi dalam pengurangan kawasan kumuh di 24 kelurahan. Hal ini disampaikan Budi di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Probolinggo, Rabu (22/1).
"Ini adalah salah satu bentuk upaya koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi Pemkot Probolinggo dengan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen untuk kepentingan bersama. Sehingga upaya tersebut telah berkontribusi pada pengurangan wilayah kumuh, sebesar 192.95 HA pada tahun 2015 turun menjadi 2.95 HA di tahun 2019," ujar Asisten Administrasi Umum Setda Kota Budi Wirawan.
Program ini, lanjutnya, adalah rekonsiliasi kolaborasi Pemkot Probolinggo dengan seluruh elemen masyarakat dengan tujuan menjadi syarat percepatan pembangunan yang merata. "Partisipasi masyarakat selalu dikedepankan. Pemerintah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya," ujarnya.
Lebih jauh Budi menerangkan, dalam upaya mewujudkan program tersebut, Pemkot Probolinggo telah menentukan 10 program unggulan bidang pembangunan. Salah satu sub program yang telah ditentukan adalah menciptakan destinasi wisata baru di Pantai Mayangan dengan konsep meminimalisir kawasan kumuh.
Sejalan dengan program itu, pemerintah pusat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur menyatakan telah menyetujui Mayangan untuk ditangani bersama dalam penataan kawasan permukiman di tepi air.
Sementara itu, Kepala Project Manager Unit Kementerian PUPR Aswin G. Dianto Sukahar menuturkan, program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan. Hal ini dilakukan demi terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, sehingga pembangunan wilayah di Kota Probolinggo merata untuk kesejahteraan masyarakat.
Progam KOTAKU dikoordinir Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang direalisasikan dalam bantuan dana infrastuktur yang kondisi sarana dan prasarananya tidak memenuhi syarat.
"Termasuk Jalan Lingkungan, Drainase, Penyediaan Air Bersih/Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah, Pengamanan Kebakaran, dan Ruang Terbuka Publik," jelasnya
Reporter.(Saiful Mustofa)
